• Telp : 0725-47297, 41507
  • Fax : 0725-47296
  • Email : iainmetro@metrouniv.ac.id
Diposting oleh Tgl 30-06-2021 & wkt 12:02:10 dibaca Sebanyak 228 Kali

metrouniv.ac.id - Ahmad Syarifudin, M.H. (Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro)

Sampai hari ini banyak pengamat dan politisi vis a vis, berargumentasi, dan bersilang pendapat tentang apakah KPK dilemahkan, atau justru dikuatkan dengan diundangkannya UU 19 Tahun 2019? Untuk menjawab pertanyaan itu tentu mudah karena UU tersebut telah lama disahkan dan perintah di dalamnya pun telah dilaksanakan. Artinya implikasi UU tersebut sudah dapat diketik dan bukan lagi merupakan proyeksi. Namun sebelum pada tahapan menjawab itu, supaya saya—sebagai akademisi—terlepas dari tuduhan berkomplot dengan kelompok tertentu, merasa perlu untuk mencicil terlebih dahulu dengan menjelaskannya berdasarkan disiplin keilmuan penulis. Keterangan ini penting supaya publik tahu bahwa komposisi pendapat akademisi adalah murni pandangan secara objektif-akademis.

Untuk menjawab apakah mungkin sebuah lembaga negara yang tugasnya menegakkan hukum dilemahkan, jawabannya tentu saja tidak hanya “mungkin” tetapi “sangat mungkin”. Pertama yang harus diketahui ialah konsep negara hukum. Indonesia merupakan negara hukum (Rechtsstaat ) yang konsekuensinya dalam melaksanakan aktivitas ketatanegaraan harus dilandaskan pada hukum, dan bukan pada kekuatan kelompok atau orang tertentu. Termasuk di dalamnya mengatur tentang kelahiran lembaga negara serta menentukan tugas dan kewenangannya.

Oleh karena hukum di Indonesia dominan mewujud dalam bentuk undang-undang (UU), maka kekuatan sebuah lembaga negara  dalam menjalankan tugasnya ditentukan oleh bunyi UU yang mengaturnya. Berlaku juga sebaliknya, ketidakberdayaan suatu lembaga negara dapat dimulai dengan mengikis kekuatannya melalui norma UU. Ringkasnya, baik menguatkan maupun melemahkan bergantung pada UU yang menjadi landasan bekerjanya lembaga negara itu—walaupun tentu UU bukan faktor satu-satunya, tetapi berperan signifikan.

Kedua, UU dibentuk oleh legislatif. Karena persalinannya dilakukan di lembaga politik dan dibidani langsung oleh para politikus, maka UU berpeluang sangat besar lahir bersamaan dengan saudara kembarnya yaitu kepentingan politik. Entah itu kepentingan untuk mengeruk sumber daya alam untuk modal pemilu berikutnya, melanggengkan kekuasaan dengan menutup peluang partai-partai lain mengajukan calon presiden dan wakil presiden, atau seperti yang dicakapkan dalam tulisan ini, melemahkan lembaga negara yang bertugas menegakkan hukum supaya pelaku korup bisa hidup tenang. Semua itu sangat mungkin dilakukan oleh legislatif mengingat pada dasarnya mereka merupakan representasi partai politik yang diucapkan atau tidak memiliki misi-misi politik.

Apalagi dalam konteks Indonesia hubungan hukum dan politik tidak jelas posisinya, lebih tinggi, sama tinggi, atau justru hukum berada pada posisi di bawah.  Yang disebutkan terakhir sebenarnya pantang untuk diucapkan, namun cukup beralasan karena bayangan “kekuatan politik” terlihat sangat mendominasi dan mewarnai UU yang dilahirkan. Hal itu dapat dinilai dari berbagai macam rancangan UU yang ditolak publik dan para pakar hukum—karena bertentangan dengan keadilan dan kepentingan umum sebagai negara—namun tetap diundangkan. Atau yang terang-terangan telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945. Bahkan terdapat kesimpulan jika sesungguhnya hukum pasca reformasi masih berwajah hukum Orde Baru (Orba) yang sangat kental dengan kepentingan politik. Perubahan hanya terletak dari struktur hukumnya, namun dalam sisi pelaksanaannya masih khas Orba (Abdus Salam, 2015).

Bagaimanapun UU yang baik masih perlu ditempatkan pada urutan pertama dalam menyelesaikan persoalan hukum di Indonesia, termasuk salah satunya menguatkan lembaga negara yang memiliki tugas penegakan hukum. Demikian itu akibat rendahnya skor moral penegak hukum yang justru kerap menjadi mata rantai pelanggaran terhadap hukum itu sendiri, melakukan vandalisme hukum kalau meminjam istilah yang lebih keras (Saifuddin Sudding 2014). Padahal kalau moral penegak hukumnya baik, lembaga pembuat hukumnya baik, undang-undang yang jelek sekalipun akan bisa dipakai untuk mencapai cita-cita negara.


 

Berita Lainnya

Masukkan Komentar

tHvi2

Total Komentar (0)


Halaman :
Facebook Pages
 
Twitter
 
Jajak Pendapat
Polling Management
Apakah Web ini sudah memberiakan informasi yang anda butuhkan?
2616(67.9%)
TOTAL 3853
Statistik
Online : 1 User
Hits : 3667690
Hari Ini : 233
Bulan Ini : 3772
Tahun Ini : 339432
Total : 1567183