• Telp : 0725-47297, 41507
  • Fax : 0725-47296
  • Email : iainmetro@metrouniv.ac.id
Diposting oleh Tgl 05-02-2021 & wkt 02:29:59 dibaca Sebanyak 463 Kali

Ahmad Syarifudin
Dosen Hukum & Pemerhati Pemilu

 

Beberapa waktu silam saat putusan dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) Pilwalkot Bandar Lampung diwartakan, banyak dari teman saya yang memberi applause pada Bawaslu Provinsi Lampung yang berani dan sanggup membangunkan kesaktian Pasal 135A ayat (1), (2), dan (3)—tapi tidak sedikit juga yang sinis. Selama ini belum ada yang mampu menggunakannya secara baik, bahkan di kalangan Bawaslu sendiri. Menurut ketentuan pasal itu pelanggaran yang dilakukan secara TSM dapat diganjar dengan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon. Sanksi yang mencemaskan siapapun karena calon mungkin telah kehilangan banyak kapital dan energi selama tahapan-tahapan.  

Membuktikan suatu pelanggaran dilakukan secara TSM merupakan tugas yang berat bagi Bawaslu. Syarat TSM harus bersifat kumulatif. Calon kepala daerah yang hanya melakukan pelanggaran secara terstruktur saja tidak bisa dijatuhi pembatalan, demikian juga jika calon melakukan pelanggaran secara Terstruktur dan Sistematis namun tidak Masif tidak akan mampu “membangunkan” kesaktian Pasal 135A. Dibutuhkan pembuktian secara kumulatif bahwa calon melakukan pelanggaran secara terstruktur yang berarti melibatkan aparatur pemerintah/penyelenggara, sistematis di mana pelanggaran yang dilakukan direncanakan secara matang, tersusun dan sangat rapi, serta masif yang artinya memiliki dampak demikian luas dan mampu mempengaruhi hasil pilkada.

Dalam Putusan Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 Majelis Pemeriksa berkeyakinan Calon Nomor Urut 3 didukung oleh Walikota Bandar Lampung yang merupakan suaminya dan terbukti melanggar ketentuan Pasal 135A juncto Pasal 73 ayat (2) UU Pemilihan. Terdapat hubungan antara pemberian bantuan Covid-19 di 20 kecamatan di Bandar Lampung dan pemberian sejumlah uang transport kepada kader PKK yang disertai dengan pesan untuk memilih/mencoblos Paslon No.3. Majelis berkeyakinan meski tidak dilakukan langsung oleh calon nomor 3 dan dilakukan pihak lain, namun menguntungkan calon nomor 3. Akibatnya menurut Majelis terdapat perolehan suara yang sangat signifikan bagi Paslon No.3 di semua kecamatan.

Res Judicata Pro Veritate Habetur!—setiap putusan hakim harus dihormati. Putusan Bawaslu Provinsi Lampung semestinya tetap dihormati. Demikian juga terhadap putusan Mahkamah Agung (MA) yang kembali memerintahkan kepada KPU untuk menetapkan kembali Paslon Nomor 3 sebagai peserta Pilkada. Namun, saya berpendapat terdapat dua hal yang mesti dicatat kaitannya dengan Putusan MA Nomor 1 P/PAP/2021 khususnya bagi masa depan penegakan hukum Pilkada.

Pertama, bahwa dalam pertimbangan hukum MA menyatakan pembatalan oleh KPU atas perintah Bawaslu dalam sidang Pelanggaran TSM telah melanggar kewenangan dari segi waktu (onbevoegdheid ratione temporis) dengan mendasarkan pada UU Pilkada dan Peraturan KPU tentang Tahapan Pilkada 2020. Sebetulnya disamping itu MA juga tengah mengingkari eksistensi Pasal 135A ayat (4) UU Pilkada yang mengatur bahwa KPU wajib menindaklanjuti putusan Bawaslu terkait pelanggaran administrasi TSM. Sekaligus, MA telah menganulir Perbawaslu No.9/2020 yang disusun oleh Bawaslu karena mendapatkan delegasi kewenangan dari UU Pilkada.

Kedua, tidak terdapat fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan administrasi TSM yang menjadi bahan pertimbangan dalam putusan MA. Kenyataan ini cukup mengkhawatirkan bilamana ke depan penegakan hukum terkait kepemiluan tidak menimbang apa yang telah coba dikuak Bawaslu dalam lingkup kewenangannya. Sembari menunggu lahirnya electoral justice system seperti yang diungkapkan Abhan (22/7/2019),  Bawaslu yang melaksanakan fungsi quasi peradilan (semi peradilan) semestinya menjadi pihak yang mesti diperhitungkan.

Tanpa mempertimbangkan UU Pilkada, Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu, dan penanganan perkara pelanggaran TSM pada tingkat Bawaslu dengan mengabaikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bisa menjadi batu sandung yang menjadi tanda awal bagi jalan buntu pada proses penagakan hukum Pemilu ke depan.

Berita Lainnya

Masukkan Komentar

srFIL

Total Komentar (0)


Halaman :
Facebook Pages
 
Twitter
 
Jajak Pendapat
Polling Management
Apakah Web ini sudah memberiakan informasi yang anda butuhkan?
2607(68.0%)
TOTAL 3832
Statistik
Online : 1 User
Hits : 3568718
Hari Ini : 1278
Bulan Ini : 29895
Tahun Ini : 273045
Total : 1500796