• Telp : 0725-47297, 41507
  • Fax : 0725-47296
  • Email : iainmetro@metrouniv.ac.id
Diposting oleh Tgl 10-08-2021 & wkt 11:48:12 dibaca Sebanyak 129 Kali

metrouniv.ac.id - Ahmad Syarifudin, M.H. (Dosen Fakultas Syariah IAIN Metro)

Sejak resmi bernaung di Kementerian Agama (Kemenag) dua tahun yang lalu, saya ditempatkan pada Subbagian Organisasi, Kepegawaian, dan Penyusunan Peraturan (Subbag OKPP). Tugas utamanya ialah merancang dan menganalisis terkait dengan beragam aturan yang telah, sedang, dan akan disahkan. Pada prosesnya ditemukan problem bentuk dokumen hukum yang cukup serius, yakni menyatunya materi “keputusan” dan “peraturan” dalam satu format Keputusan Rektor. Praktik semacam itu tidak hanya terjadi pada IAIN Metro, namun PTKIN secara umum. Tulisan ini hendak menguraikan implikasi dari penggabungan tersebut.

Antara Peraturan dan Keputusan

Sudah menjadi praktik, apapun bentuk dokumen hukum baik yang materinya “menetapkan”, maupun yang “mengatur” di lingkungan PTKIN dituangkan dalam format Keputusan. Calon mahasiswa yang diterima ditetapkan dalam Keputusan Rektor, setelah menjadi civitas akademika diatur etikanya dalam Keputusan Rektor, dan jika melakukan pelanggaran berat dikeluarkan melalui Keputusan Rektor. Semuanya dituangkan dalam format Keputusan Rektor!

Dalam ilmu hukum, peraturan (regeling) dan keputusan (beschikking) sejatinya dibedakan. Regeling digunakan untuk menyebut hasil kegiatan pengaturan yang menghasilkan peraturan. Sedangkan beschikking untuk menamai hasil penetapan atau pengambilan keputusan administratif. Distingsi antara peraturan dan keputusan juga terletak pada sifatnya, keputusan sifatnya konkrit-individual, sementara peraturan bersifat general-abstrak (Jimly Asshiddiqie, 2017). Sifat lain dari keputusan ialah sekali selesai (enmahlig), sedangkan peraturan berlaku terus-menerus (dauerhaftig).

Di Kemenag juga terdapat dokumen hukum yang berisi dan disebut dengan peraturan (regeling), hanya saja rektor tidak diberikan kewenangan untuk mengeluarkannya. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 9/2016 hanya Menteri-lah yang dapat meneken dokumen hukum tersebut. Padahal di sisi lain, di lingkungan kampus juga membutuhkan dokumen hukum berisi pengaturan yang dituangkan dalam format peraturan. Seperti yang diterangkan di atas, calon mahasiswa yang dinyatakan diterima tepat ditetapkan dalam Keputusan Rektor karena sifatnya yang sekali selesai dan individual-konkrit, demikian halnya dengan mengeluarkan mahasiswa karena melakukan pelanggaran berat. Namun dalam hal mengatur etika mahasiswa lebih tepat diatur dalam Peraturan Rektor.

Problem Judicial Review

Problem yang menunggu giliran dari persamaan bentuk antara peraturan dan keputusan ialah pada proses peninjauan kembali (judicial review). UU No.12/2011 jelas memberi mandat bahwa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang diduga bertentangan dengan undang-undang pengujiannya dilakukan di Mahkamah Agung (MA). Pertanyaannya ialah jika Keputusan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa diduga bertentangan dengan undang-undang, maka apakah bisa diajukan ke MA?

Bila dilakukan judicial review maka hal utama yang paling dibutuhkan ialah kepiawaian dalam menguraikan pokok permohonan. Harus mampu menerangkan jika Keputusan Rektor tersebut merupakan Keputusan yang berisi norma hukum umum yang dapat diklasifikasikan sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 2 UU No.12/2011. Bila tidak, maka permohonan bisa dianggap “salah alamat” karena  berdasarkan UU dokumen hukum berupa Keputusan harus disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Berita Lainnya

Masukkan Komentar

TBlPI

Total Komentar (0)


Halaman :
Facebook Pages
 
Twitter