• Telp : 0725-41507
  • Fax : 0725-47296
Diposting oleh Administrator Tgl 22-05-2014 & wkt 09:07:38 dibaca Sebanyak 3428 Kali

(Kendari, 17/2) "ada biaya-biaya kuliah yang harus diproporsionalkan dengan baik mengenai UKT tersebut terkait strata kemampuan mahasiswa dalam menuntut ilmu di lembaga pendidikan Islam itu. tingginya biaya kuliah serta penyerataan jumlah pembayaran belakangan tentunya boleh jadi mempersulit mahasiswa yang berstatus dari keluarga yang kurang mampu dan bahkan bisa terancam putus kuliah", demikian salah satu point yang disampaikan Prof Dr. H. Amsal Bachtiar saat menyampaikan sambutannya pada pertemuan Forum Warek 2 dan Waket 2 di Hotel Az-Zahra Kendari (17 - 18/2).
Seperti diketahui, UKT merupakan besaran biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa pada setiap semester dengan tanpa biaya tambahan apapun selain yang telah ditentukan.  Bagaimana menentukan besaran UKT? Setiap Perguruan Tinggi tentu mempunyai besaran UKT yang berbeda.
UKT ditentukan berdasarkan BKT Perguruan Tinggi. BKT merupakan besaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan pendidikan untuk setiap mahasiswa per semester. Perhitungan BKT didasarkan Biaya Langsung (BL) dan Biaya Tidak Langsung (BTL) setelah dikurangi Biaya Non Operasional (inverstasi) dan Biaya Rutin. Biaya Langsung merupakan nilai sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan  aktivitas inti. Biaya Tidak Langsung merupakan nilai sumber daya yang digunakan untuk kegiatan managerial baik tingkat fakultas maupun universitas. Berdasarkan hasil perhitungan dari berbagai komponen yang termasuk dalam BL dan BTL diperoleh suatu persamaan untuk menentukan Biaya Kuliah Tunggal.
Terbitnya PMA Nomor 96 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan UKT-BKT di Lingkungan PTAIN, tidak serta merta begitu saja mudah diterapkan. Di beberapa perguruan tinggi riak demo mahasiswa menolak pemberlakuan UKT - BKT ini bermunculan, dengan alasan karena tidak ada keberpihakan kepada mahasiswa miskin dan akan semakin membebani.
Selain itu, muatan tiga kategori sebagaimana ditetapkan dalam PMA tersebut, sebagaimana menjadi bahasan yang alot diantara para Wakil Rektor/Wakil Ketua 2, dianggap tidak memiliki standar yang jelas tentang apa makna rata-rata.
Lebih jauh Amsal menjelaskan "Ketiga ketegori itu yaitu kurang mampu, serta bisa dibilang anak orang kaya. kalau pembayarannya sama rata juga tentu disisi lain memberatkan yang kurang mampu dan sangat meringankan si kaya. Harapan kami tentunya ada kompensasi antara si kaya ke yang maskin,"katanya. Ia menerangkan, saat ini telah ada ketetapan akan ketentuan bagi siswa yang berprestasi tetapi miskin hanya dikenakan membayar Rp. 400 ribu per semester atau sekitar lima persen.
Kegiatan yang dibuka Ketua STAIN Kendari, Dr. H. Nur Alim, dihadiri hampir seluruh Wakil Rektor dan Wakil Ketua PTAIN dan Perencana se-Indonesia berlangsung selama dua hari. Ketua STAIN Kendari menyampaikan bahwa forum ini selain merupakan ajang silaturahmi juga bisa mengenalkan Kendari ke kancah yang lebih luas.
Sementara itu untuk kategori dua tentunya membayar sesuai dengan ketetapan pembayaran standar. "Kalau diatas standar atau pengasilan orang tuanya dinilai sangat mampu masa 400 juga, tentunya kita inginkan setiap putra-putri yang ada di Indonesia ini bisa melanjutkan kuliahnya dengan kemampuan dan prestasi masing-masing yang artinya disini berupaya ditolerir bagaimana bagi mahasiswa yang berprestasi tetapi tidak bisa menangggung biaya kuliah agar diringankan bebanya supaya bisa lanjut kuliah kuliahnya." jelas Warek II UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Dalam mensikapi beberapa ketentuan yang dimuat dalam PMA Nomor 96 tahun 2013 tersebut dan dianggap tidak tepat, forum memberikan kepercayaan kepada Prof. Solihin (UIN Bandung) dan tim untuk membahas redaksi Peraturan Menteri Agama tersebut. Hasil dari tim kemudian dipresentasikan kembali di hadapan forum, yang kemudian tetap saja memicu perdebatan yang cukup panjang dan melelahkan dengan hasil yang masih mengambang.
Disisi lain, bagi para Perencana yang turut menghadiri kegiatan tersebut, sangat menyayangkan karena ada beberapa agenda yang dipersiapkan di awal, boleh jadi tidak ada pembahasan dan kejelasan. Padahal, sebagaimana disampaikan dalam undangan, salah satu agenda pembahasan adalah penyamaan persepsi dalam menetapkan beberapa kegiatan yang tidak termuat di dalam Standar Biaya Masukan, yang ada di lingkungan Pendidikan Tinggi Islam. (agha_ku)

Berita Lainnya

Masukkan Komentar

zITiG

Total Komentar (0)


Halaman :