• Telp : 0725-41507
  • Fax : 0725-47296
Diposting oleh Tgl 24-10-2017 & wkt 08:18:58 dibaca Sebanyak 32 Kali

Sertifikasi halal akan suatu produk saat ini menjadi perdebatan dalam tubuh pemerintahan, yaitu antara kementerian agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bagaimana Kementerian Agama telah mengambil sikap atas kebijakan yang sejatinya menjadi ranah dari MUI. Meskipun tidak menampik bahwa tetap akan melibatkan MUI sebagai pihak yang memberikan fatwa, namun fenomena tersebut tidak akan menambah efektif dan efisien atas pengadaan srtifikasi halal.

Dahulunya masyarakat memiliki kebebasan untuk dapat menggolongkan barang halal-haram dengan sendirinya, bagaimana kemudian masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan penjelasan dari Al-kitab. Namun, saat ini barang halal-haram akan ditentukan oleh pemerintahan, dalam artian Kementerian Agama dan MUI. Start yang lambat untuk negara ini, negara dengan minoritas non muslim, yang memiliki kesempatan untuk melegalkan aturan-aturan Islam dalam berbagai bidang. Alangkah mirisnya negeri ini, hingganya negara ini selalu dan semakin tertinggal, dengan negara yang minoritas muslim. Bahkan dapat kita jumpai bagaimana negara ini semakin tumpul dalam analisisnya terhadap permasalahan dan fenomena kedepan.

Kepekaan akan kebutuhan aturan-aturan yang berdasa pada aturan Islam baru di sadari pemerintah setelah tren dan menjadi perbincangan di lingkungan masyarakat. Bagaiamana kemudian pemerintah mencoba untuk peka terhadap teori yang berkembang, dimana kemudian tindakan dari pemerintah akan menambah panjang interval dalam proses pelegalan sebuah usaha. Kemudian usaha-usah kecil akan menjadi pihak yang merasa diberatkan dengan diadakannya sertifikasi halal, karena disamping melampirkan berkas UMKM yang dijalankan juga harus melakukan penyetoran sejumlah persyaratan, dengan dalih service yang diberikan.

Perkembangan budaya muslim lifestyle dewasa ini banyak digandrungi oleh banyak kalangan, perubahan paradigma menjadi pendorong untuk merubah kehidupan. Hal itu terlihat pada kebutuhan barang halal yang beredar dipasaran lebih banyak dibanding dengan sebelumnya. Sebenarnya halal saja tidak cukup, halal jika tidak baik untuk sipemakai akan banyak mudharat yang didapatkan. Namun barang halal juga harus disertai dengan baik, seperti yang telah banyak dijelaskan oleh literatur-literatur agama Islam. Kedepan tidak hanya sebuah regulasi dari barang halal, namun pemerintah juga harus menjadi garda terdepan dalam mengiimplementasi dari sebuah regulasi yang kemudian diregulasi untuk kebaikan yang baik. Peran dari lembaga pendidik juga harus diselaraskan dengan regulasi pemerintah, karena regulasi hanya akan menjadi gagasan yang dipaktakan ketika tidak ada tindak lanjut dalam aktivitas masyarakat.

Halal-haram tidak pernah menjadi sebuah perubahan pola pikir, namun halal-haram akan menjadi sebuah aturan yang notabene hanya menjadi responsibility atas keberadaan muslim. Musim lifestyle dewasa ini masih dalam tahap pendemontrasian baik dari regulasi maupun penerapannya. Hegemoni halal lifestyle akan didukung oleh banyaknya masyarakat muslim yang tersebar di penjuru daerah. Bukan menjadi permasalahan yang berarti dalam demonstrasi dari halal-haram, karena berdasarkan fakta yang tercatat bahwasannya muslim Indonesia tidaklah lebih kecil dari pada Singapura dan Inggris yang berhasil menerapkan sertifikasi halal, yang kemudian banyak fasilitas yang diberikan bertaraf halal lifestyle, yang mana hal tersebut diperuntukkan untuk warga negara muslim maupun wisatawan muslim yang datang. Sebuah kepekaan pemerintah untuk memberikan service kepada warga negaranya maupun warga negara asing yang datang.

Negara yang besar? tingkat kemuslimannya juga begitu besar. Ideologi, politik, dan nilai fundamental dari masyarakat muslim akan menjadi sebuah keniscayaan untuk dapat merebut kekuasaan kapitalis yang kian hari kian merengkuh kepentingan hidup banyak orang, hingga kesengsaraan dapat kita temui dimana kita memijakkan kaki dan dimana mata kita memandang. Regulasi dewasa ini menjadi penting dan tidak penting. Namun, regulasi akan sangat dibutuhkan dimana ketika diangkat dimuka hukum, dan hanya orang-orang yang mempunyai kepentingan akan memanfaatkannya karena keharusan untuk memperkuat statement di muka hukum. Regulasi yang dibentuk oleh manusia hendaknya berada di bawah keteraturan agama, yang notabene hingga hari ini buku pedoman tersebut masih ada, masih suci, masih terjaga keasliannya, dan masih sempurna, itulah kitab Allah-kitab suci umat Islam, Al-Quran al-karim.

Saat ini banyak digencarkan aktivitas manusia untuk melakukan demonstrasi halal lifestyle. Hal tersebut mempunyai tujuan yang sangat mulia, yaitu melakukan pembudayaan gaya hidup muslim. Hal tersebut menjadi cambukan bagi umat muslim, dimana hari ini umat muslim telah bergeser jauh dari rel kehidupannya. Banyak muslim yang tidak menyelaraskan dengan gaya hidup muslim, sehingga saat ini demonstrasi gaya hidup muslim sangat diperlukan. Pada akhirnya pemerintah mencoba menerbitkan sertifikasi halal, tujuannya untuk memberikan rasa nyaman kepada umat muslim dalam menjalankan kehidupannya. Seharusnya penilaian halal-haram sudah dapat dinilai oleh masing-masing individu.

Tahun 2017 sudah menjadi tahun terakhir dalam melakukan pembentukan BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal). BPJPH merupakan badan yang akan melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar termasuk di dalamnya food, fashion, dan tourism. Sampai pada tahap yang demikian, undang-undang telah diterbitkan dengan berbagai keteraturan. Dengan banyak penguatan dari pemerintah, adakah hal yang digunakan untuk menistakan halal lifestyel? Hegemoni budaya halal akan membawa kepada hal yang baik untuk banyak pihak, pada akhirnya tidak akan pernah ada pihak yang akan menistakan kehidupan, tidak akan pernah ada kecenderungan pelayanan, karena semua akan sama rata dalam kehidupan muslim.

Banyak literasi yang membahas dan memperbincangkan akan kearifan dari halal lifestyle. Dimana fenomena tersebut akankah membawa kepada kehidupan yang lebih baik atau akan sama saja dengan yang sekarang ini, yang mana budaya lokal sudah tercampur aduk dengan budaya non-lokal. Tantangan yang sangat berarti dalam merubah paradigma berpikir masyarakat sekarang ini, sejak 1992 sampai saat ini pun bank syariah belum mampu membawa dampak yang signifikan, akankah dengan terlibatnya sektor pemerintah dalam menerbitkan sertifikat halal untuk produk dalam negeri maupun produk luar yang masuk ke dalam negeri akan membawa dampak yang signifikan dalam merubah pemikiran dan budaya masyarakat hingganya halal lifestyle akan mendominasi dan membawa kepada aktivitas yang saling memberi manfaat.

 

Junia Retno Artika (Pegiat KSEI Filantropi)

Berita Lainnya

Masukkan Komentar

FWjMn

Total Komentar (0)


Halaman :