• Telp : 0725-41507
  • Fax : 0725-47296
Diposting oleh Tgl 10-08-2017 & wkt 11:24:09 dibaca Sebanyak 145 Kali

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA). Oleh karena itu, mayoritas penduduk indonesia berprofesi sebagai petani. Kekayaan alam ini seharusnya bisa menjadi motor yang memobilisasi perekonomian indonesia menjadi negara yang makmur. Namun, kekayaan alam yang dimiliki indonesia tidak menjadikan rakyatnya sejahtera. Untuk tingkat kesejahteraan di ASEAN saja indonesia masih kalah dengan negara-negara yang minim SDA seperti Singapura dan Malaysia. Dalam hal ini, terjadi hubungan yang tidak korelatif antara kekayaan alam dan kesejahteraan negara itu sendiri.

BPS (2013) menyebutkan, sebanyak 26,13 juta rumah tangga rakyat indonesia berprofesi sebagai petani. Anehnya, justru mayoritas petani inilah yang memilki luas tanah yang sempit, dengan kepemilikan lahan berkisar 0,86 hektar untuk lahan sawah dan hanya 0,20 hektar untuk lahan bukan sawah.. Sehingga muncul istilah “petani gurem.” Petani-petani kecil inilah yang memanfaatkan lahan sempit untuk mata pencaharian. Ada banyak faktor yang menyebabkan ketimpangan kepemilikan lahan ini. Seperti belum optimalnya realisasi pembatasan kepemilikan lahan yang terdapat dalam regulasi, sebagaimana termaktub dalam  Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960 yang sebenarnya secara implisit sudah memuat tentang hal tersebut. Disamping regulasi yang lemah, konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian juga salah satu faktor penyebabnya. Konglomerat yang bermodal besar bisa sangat mudah melakukan pembelian lahan-lahan milik petani kecil dengan dukungan politik yang kuat pula.

Bermacam solusi sudah ditawarkan pemertinah untuk mengatasi masalah ini, seperti dengan membuka lahan baru dan transmigrasi. Namun, keduanya juga menemui kesulitan. Pembukaan lahan baru dilakukan dengan cara menebang hutan yang akhirnya menimbulkan masalah lingkungan. Sedangkan, cara transmigrasi juga biasanya menimbulkan gejolak budaya dan sosial di daerah tujuan sehingga masyarakat enggan melakukannya. Hal inilah yang menyebabkan petani kecil harus mencari solusi lain, bagaimana dengan lahan yang sempit ini petani bisa meningkatkan pendapatan dan tingkat kesejahteraannya. Tanpa melulu mengaharap “lahan pemberian” dari pemerintah.

Masalah selanjutnya adalah daya saing produk yang dihasilkan petani kecil sangat rendah, sehingga seringkali kalah dalam persaingan pasar. Petani kecil harus dihadapkan dengan sistem pasar yang “ganas”. Selain itu, petani kecil juga dipusingkan dengan harga bibit dan pupuk ataupun instrumen pertanian lainnya yang sering naik-turun. Produk pertanian yang miskin inovasi membuat petani kecil kehilangan pangsa pasar dan kalaupun pangsa pasarnya besar, maka harga jual produk pertanian sangat rendah dan hanya akan menguntungkan oknum-oknum yang mengolah lebih lanjut produk petani ini. Dalam pandangan ini, sudah selayaknya masyarakat indonesia tidak berbangga akan ekspor pertanian yang besar tiap tahunnya. Karena faktanya, justru mereka yang mengolah lebih lanjutlah yang akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Optimalisasi Nilai Tambah

Nilai tambah (added value) adalah pertambahan nilai suatu komoditas karena mengalami proses pengolahan, pengangkutan ataupun penyimpanan dalam suatu produksi. Dalam proses pengolahan nilai tambah dapat didefinisikan sebagai selisih antara nilai produk dengan nilai biaya bahan baku dan input lainnya, tidak termasuk tenaga kerja. Nilai tambah akan meningkatkan harga jual produk petani kecil, sehingga keuntungan yang didapat juga akan meningkat. Peningkatan nilai tambah ini bisa dilakukan dengan pengolahan lebih lanjut terhadap hasil panen. Ketika panen tiba, petani tidak serta merta menjual hasil panennya. Tetapi, mereka mengolahnya terlebih dahulu, sehingga produk yang dijual petani ke pasar adalah produk yang sudah siap konsumsi atau minimal tidak melalui proses pengolahan lebih lanjut yang panjang.

Peningkatan nilai tambah produk pertanian bisa dilakukan dengan mendirikan industri rumahan. industri di sini dipahami sebagai sebuah proses pengolahan lebih lanjut terhadap hasil panen untuk menghasilkan produk yang memilki nilai jual yang lebih tinggi. Sehingga panen yang dihasilkan petani tidak langsung di lempar ke pengepul atau tengkulak yang seringkali memainkan harga.

Proses home industry ini bisa dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Pertama, memberikan kesadaran kepada petani akan pentingnya IPTEK sebagai instrumen yang bisa meningkatkan daya saing produk dan pendapatan petani. sehingga lahan petani yang sempit bisa dioptimalkan semaksimal mungkin.

Kedua, Memberikan penyuluhan dan pelatihan cara bertani dan mengolah hasil panen. Sehingga, kualitas  hasil panen bisa ditingkatkan. Contohnya, seperti cara penanaman dengan metode yang inovatif, penggunaan pupuk kandang sebagai ganti pupuk kimia (untuk memperkecil biaya modal), dan lain sebagainya. Cara ini bisa ditempuh dengan menghadirkan para ahli atau melalui penerjunan mahasiswa KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang memilki  kompetensi di bidang pertanian ke daerah-daerah yang memilki prosentase penduduk petani kecil yang besar. Sedangkan cara mengolah hasil panen bisa dilakukan dengan membentuk kelompok-kelompok petani terlebih dahulu, untuk kemudian diadakan pelatihan-pelatihan cara pengolahannya. Cara ini ditempuh untuk memberikan sotf skill kepada petani yang selanjutnya tanpa harus dibimbing petani bisa mengembangkannya sendiri melaui inovasi dan kreatifitas mereka.

Ketiga, dukungan dana dari lembaga keuangan. Untuk membeli peralatan produksi dan bahan pembantu produk, maka diperlukan dukungan dana dari lembaga keuangan terutama bank. Pemberian pembiayaan bisa dilakukan dengan melalui mekanisme kredit dan bagi hasil. Pemerintah perlu mengembangkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan mekanisme yang tidak terlalu berbelit-belit dan tingkat bunga rendah yang tidak memberatkan petani. Dana segar ini akan membuat petani kecil lebih bergeliat dalam menjalankan dan mengembangkan produk pertaniannya.

keempat, peluasan jangkauan pemasaran Setelah hasil panen sudah diolah menjadi sebuah produk siap pakai atau setengah jadi. Maka, langkah selanjutnya adalah dengan memperluas jangkauan pemasaran produk. Untuk itu, dibutuhkan sistem informasi yang terpadu yang bisa dijadikan sebagai sarana yang mencukupi kebutuhan informasi bagi petani mengenai pasar. Masalah yang selama ini menjerat petani kecil dalam mekanisme pasar yang “ganas” adalah posisi petani kecil yang sangat lemah dan ketidaktahuan mereka akan kondisi pasar, sehingga sangat mudah untuk dijerumuskan dan menjadi permainan pelaku pasar yang “nakal”. Perluasan ini bisa dilakukan dengan menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, seperti Dinas Perdagangan agar produk yang dihasilkan petani tidak hanya “mangkir” di pasar tradisional, tetapi bisa menembus pasar swalayan dan bahkan bisa bersaing di pasaran internasional.

Kelima, penguatan regulasi. Penguatan regulasi dilakukan untuk melindungi aktivitas petani dan produk yang dihasilkan. Produk hasil kreasi petani harus mendapat perlindungan hukum, agar tidak mudah dijiplak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan memberikan hak paten terhadap produk petani kecil, petani kecil akan lebih bersemangat dalam mengembangkan produk pertaniannya.

Pada awalnya, proses ini tidak terlepas dari campur tangan berbagai pihak terutama pemerintah. Namun, untuk selanjutnya petani bisa mengembangkannya sendiri tanpa ulur tangan pemerintah karena petani telah memilki skill untuk mengembangkan produknya, memasarkan dan mengelola, sehingga petani bisa mandiri. Dengan demikian, dengan lahan sempit, petani kecil masih bisa memenuhi kebutuhannya. Secara mikro peningkatan nilai tambah akan menambah pendapatan petani dan secara makro, hal ini akan menambah pendapatan negara dan pengurangan tingkat kemiskinan yang selama ini mayoritas diduduki oleh petani kecil.

Penulis: Tomi Nurrohman (Mahasiswa IAIN Metro Lampung) 

Berita Lainnya

Masukkan Komentar

wbefk

Total Komentar (0)


Halaman :