• Telp : 0725-41507
  • Fax : 0725-47296
Diposting oleh Tgl 24-10-2017 & wkt 08:15:46 dibaca Sebanyak 29 Kali

Hukum itu sendiri seperti halnya norma agama. Dimana hukum dalam artian umum merupakan sistm yang dengan sadar dibuat oleh manusia dalam rangka membatasi gerak-gerik meraka sendiri serta dapat terkontrol. Banyak yang menafsirkan bahwa hukum merupakan aspek penting dalam suatu negara untuk melakukan penanggulangan pencideraan idologi, kesatuan dan ketentraman negara.

Masyarakat sebagai kontrol sosial pun harus taat pada hukum yang berlak. Hukum mempunyai kehendak untuk melakukan jaminan terdapat kepastian hukum dalam masyarakat. Begitulah hukum berdasarkan subtansi dan hakikat semestinya, karena harusnya hukum tersebut dapat menjadi kontrol maupun pembatas dalam pelaksanaan kekuasaan.

Hukum sendiri dibuat oleh lembaga yang berwenang untuk membuatnya, dimana pada prosesnya dimulai dari perumusan, pengesahan, penyampaian dan baru kemudian dilaksanakan. Hukum juga merupakan peraturan atau norma tertinggi yang bersifat tegas dan mengikat, yang mana disetiap pelanggarannya ada sanksi yang berlaku. Akan tetapi dalam pelaksanaannya mengapa justru banyak pelanggar hukum itu berasal dari kalangan orang-orang pembuat hukum, pelaksana hukum dan penegak hukum. Milu pada realitasnya.

Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif khususnya di Indonesia. Apa yang salah sebenarnya? Apakah kurang sosialisasi? Bukankah mereka aktor-aktor perumusnya? Hal ini kemudian yang menjadi perhatian kita sebagai warga negara bukan abdi negara. Sebagai masyarakat yang berlaku sebagai social control harus memberikan ketegasan kembali kepada pebentukan hukum yang semakin rancu dan beranak. Terdapat banyak pasal di dalam bab, ada banyak ayat di dalam pasal dan ada pengulangan pembahasan di pasal lain dan seterusnya.

Sebagaimana kita ketahui, bahwasanya banyak orang yang tahu hukum, mengerti hukum, tapi tidak sadar hukum. Jadi apa yang perlu di perbaiki disini? Sudah pasti kesadarannya, bagaimana setiap orang itu bisa sadar akan hukum, hingganaya ketika mau melakukan hal negatif mereka tahu hukum normatif yang berlaku. Sadar hukum sudah pasti tahu hukum, tetapi tahu hukum belum tentu sadar hukum. Lalu apa perbedaannya? Ketika seseorang telah tahu hukum, masih ada kecenderungan untuk melanggar hukum. Misalnya, Ketika lampu merah kita harus berhenti dan semua pun pasti tahu itu, akan tetapi masih banyak orang yang menerobos lampu merah ketika dilihat tidak ada petugas yang berjaga. Sebaliknya, orang yang sadar hukum akan tetap taat terhadap hukum ada ataupun tidak petugas disitu.

Kesadaran hukum berkaitan erat dengan mental dari masyarakat. Benar memang bahwa untuk menumbuhkan kesadaran hukum yang perlu di perbaiki adalah mental. Rusaknya mental ini yang memupuk suburnya pelanggaran hukum yang terjadi di indonesia. Korupsi yang merajalela dan membudi daya di bumi pertiwi merupakan persoalan yang sudah sangat akut dan mengakar. Ibarat virus yang belom ada vaksinnya.

Adanya lembaga pemberantas korupsi pun tidak bisa mengatasinya. Bagaimana mau bisa, kalau ternyata organ-organ dalam lembaga tersebut malah tersandung kasus korupsi dan memuluskan orang-orang yang berkeinginan demikian. Kekuasaan dan kewenangan seolah menjadi alat untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Mereka saling sikut untuk berebut kekuasaan, dan ketika kekuasaan sudah didapat maka keuntungan pun segera merapat.

Sejatinya korupsi yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh segelintir orang, ada orang-orang di balik layar saling bekerja sama seperti jaringan yang terselubung untuk dapat melancarkan aksinya. Dan yang membuat tercengang, ketika ada salah satu jaringan terungkap dengan pelakunya dari oknum-oknum yang erat sekali dengan hukum. Baik KPK, POLRI, Menteri, DPR, maupun TNI. Mental seperti ini yang mencoreng kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Negara. Mental-mental tukang nyolong akan tetap saja menjadi maling. Tikus akan selalu menggerogot dimanapun tempatnya.

Dalam mindset masyarakat Indonesia sukses itu adalah ketika seseorang berhasil mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Demikian ini, yang kemudian mendorong mereka untuk berlomba-lomba mencari kekayaan yang kemudian menghalalkan segala cara. Kemudian yang menjadi tanda tanya dimana hati nurani mereka. Mental kejujuran dan nilai agamanya. Hukum tidak akan menghalanginya bila mental maling sudah ada dibenaknya. Maka orang-orang seperti ini yang perlu di sekolahkan kembali, percuma mereka mengejar akademik yang tinggi bila setelahnya dia hanya menggunakannya untuk dirinya sendiri.

Belom lagi pungutan liar (pungli) juga merupakan persoalan yang tak kalah akut di Indonesia. Benar memang, pungutan itu sah-sah saja ketika ada kebijakan yang mengaturnya. Misal, pajak. Tapi, akan menjadi masalah ketika embel-embel liar itu mengikuti. Mungkin memang nilainya tak sebanding dengan korupsi yang sekali dilakukan langsung terasa dampaknya. Namun, ketika diakumulasikan bisa setara antara korupsi dan pungli. Dan Lagi-lagi yang perlu dibenahi untuk menghadirkan kesadaran yaitu, mental. Dan pungli ini merupakan persoalan yang sangat sulit untuk diatasi.

Coba saja kita lihat disekitar kita dimana pungli itu terjadi, tanpa disadari kita sebagai masyarakat telah ikut andil memberikan jalan berjalannya praktek pungli. Kita ambil contoh Dalam pembuatan SIM, dimana masyarakat yang cenderung mau yang lebih mudah, lebih cepet dan ogah ribet, sehingganya rela mengeluarkan uang lebih untuk mempengaruhi pelayanan. Meskipun saling menguntungkan tindakan ini telah melanggar hukum, dan ini tidak boleh di biarkan. Oleh karena itulah betapa pentingnya pendidikan mental dalam meningkatkan kesadaran. Tujuannya adalah terjadinya revolusi mental dalam setiap lapisan masyarakat.

Revolusi mental ini diharapkan dapat menjadi jawaban dari segala permasalahan yang belum dapat terpecahkan selama ini. Selain dapat mengurangi terjadinya pelanggaran hukum, dan selanjutnya bisa menopang tegaknya hukum di Indonesia. Hukum tegak dan mengikat itulah yang kemudian diharapkan menjadi awal berjalannya Good Governance. Kemudian akan bermunculan orang-orang baik dan membuat orang lainnya baik.

 

Feri Permadi (Pegiat KSEI Filantropi)

Berita Lainnya

Masukkan Komentar

hB7u0

Total Komentar (0)


Halaman :