• Telp : 0725-41507
  • Fax : 0725-47296
Diposting oleh Tgl 15-11-2017 & wkt 03:12:31 dibaca Sebanyak 429 Kali

Oleh Dwi Nugroho

Abad 20, elemen masyarakat banyak dibenturkan kepada pemahaman agama yang lebih dalam terhadap kenegaraan dan kepatuhan atas kebhinekaan. Pada tahun 45, Indonesia dengan persatuan anak negeri menyatakan kemerdekaannya melalui pembacaan teks proklamasinya. Namun sebelum terdeklarasikannya teks proklamasi, jauh sebelum itu terjadi. Indonesia yang merupakan daerah jajahan, sering kali diperlakukan sewenang-wenang oleh bangsa Belanda, Inggris dan Jepang.

Dengan memanfaatkan momentum, Soekamardji Maridjan Kartosuwirjo, yang waktu mudanya adalah teman satu kost bung karno di masa serumah di tempat H.O.S Tjokroaminoto. Sebelum terdeklarasikannya dan digaungkan genderang kemerdekaan ke seluruh penjuru bumi pertiwi pada tahun 1945, Kartosuwirjo lebih dulu menghimpun masyarakat muslim untuk bersatu dalam haluan kekuatan untuk membentuk Negara Islam (NI) di Indonesia. Namun sebelum beliau mampu membentuk Negara Islam, Soekarno mampu meyakinkan masyarakat Indonesia yang berjuang melawan penjajah bahwasannya Indonesia telah merdeka. Beliau memanfaatkan momentum hilangnya kedudukan penjajah di negeri ini. Dengan dibacakannya secarik kertas yang ditulis sebelum deklarasi, Indonesia resmi merdeka.

Dasar hukum pancasila digunakan untuk menyatukan perbedaan kebudayaan, sosial masyarakat, dan agama untuk masuk ke dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Semua hukum yang terdapat di negeri ini harus mengacu kepada pancasila, yang mempunyai arti lima dasar. Dasar-dasar negara tersebut digunakan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada dan berkembang di negara ini. Pancasila juga digunakan untuk memberikan penghormatan kepada pahlawan-pahlawan yang telah berguguran pada masa pembebasan negara dari cengkraman para penjajah.

Pembentukan dasar negara tersebut pada mulanya memberikan ruang yang terbuka untuk penerapan hukum Islam di negara ini, namun dengan berbagai alasan dan persatuan negara, maka dengan sedikit perubahan terbentuk dan disepakati lima dasar negara. Berbagai alasan melakukan perubahan tersebut dalam tanda kutip tidak lain adalah untuk menyatukan berbagai perbedaan di negara ini. Bahwasannya perjuangan tidaklah dilakukan oleh umat Islam saja, namun juga banyak pihak yang bertindak dalam peristiwa pembebasan dari penjajah. Meskipun bersifat mayoritas, namun Islam yang bersifat toleransi dan hukum Islam bersifat akomodatif, maka dasar negara tidaklah harus mendominankan hukum Islam di dalamnya. Meskipun pada kenyataannya hukum Islam memiliki peran andil yang sangat besar di dalam negeri ini.

Kartosuwirdjo dengan dasar pembelotan terhadap negara, dalam tanda kutip. Pembelotan yang dilakukan atas dasar ketidaksepahaman dengan kebijakan negara. Pembelotan terhadap negara tersebut dilakukan dengan menghimpun organisasi dari kalangan muslim yang mempunyai tujuan untuk membentuk Negara Islam. Organisasi tersebut diproklamirkan sebagai Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) yang resmi didirikan pada tanggal 7 Agustus 1949 di Jawa Barat. Dengan melakukan penghimpunan pengikut, pergerakan DI/TII dapat dibilang mendapatkan simpatisan yang besar dari berbagai daerah. Pergerakan Kartosuwirdjo dimulai dari Jawa Barat, yang menyerukan bahwa ia telah mendeklarasikan Negara Islam, yang melakukan pembelotan kepada negara dengan dalih ketidak sepemahaman dengan pemerintah.

Pembelotan ini terjadi karena hasil perjanjian Renville, yang dilakukan dengan belanda dan hasilnya dirasa tidak menguntungkan pihaknya, meskipun sebelumnya ia telah diangkat menjadi salah satu orang penting dalam negara, namun akibat dari perjanjian Renville yang tidak ia setujui, maka ia melakukan pembelotan terhadap negara. Sejatinya gerakan DI/TII sudah dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 2 September 1962, ditandai dengan dihukum mati pimpinan DI/TII. Pembelotan yang dilakukan dengan dukungan dari hisbullah dan sabilillah yang mampu ia pengaruhi untuk membentuk Negara Islam yang selama ini digaungkan. Selain Jawa Barat, pergerakan DI/TII juga terdapat di Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Aceh.

Gerakan DI/TII bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang teokrasi, yang menjadikan hukum Islam sebagai dasar hukum negara. Menjadikan Islam sebagai superior di dalam hukum kenegaraan. Maka, fenomena tersebut tidak sejalan dengan pancasila dan kebhinekaan, bahwa sejarah juga mencatat tidak semua perjuangan dilakukan oleh umat Islam, melainkan umat agama lainnya juga ikut berperan dalam perjuangan penumpasan kekerasan di negara ini. Hal itu tidak beda jauh dengan pergerakan Hizbut Tahrir (HT) yang berada di Indonesia. Bahwasannya pergerakan kedua organisasi tersebut mempunyai tujuan yang sama yaitu menjadikan negara sebagai negara Islam, dengan sistem kekhalifahan.

HT dan DI/TII merupakan satuan organisasi yang menitip beratkan kepada ke-Islaman suatu negara, menjadikan hukum Islam sebagai hukum negara. Dengan dasar Al-Quran dan Hadis. Namun pergerakan DI/TII lebih dahulu diserukan, karena tercatat HTI masuk ke Indonesia pada tahun 1952 lantaran dibukakan jalan oleh al-imam al-‘Allamah as-Syaikh Taqiyudin an-Nabhani. Pada tanggal 14 Maret 1953 HTI dibentuk oleh Taqiyudin, dengan tujuan membentuk pemerintahan yang bernaungkan kepada ajaran Islamiah. Islamisasi negara adalah tujuan utama dari dibentuknya organisasi-organisasi tersebut. Namun, DI/TII lebih dulu menyerukan Islamisasi negara.

Sudah banyak pembelotan-pembelotan terhadap negara yang dilakukan. Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pemersatu perbedaan idiologi, ras, suku, budaya, dan agama tidak diperdulikan, dalam tanda kutip dinafikkan oleh beberapa pihak yang mengetahui sejarah negara. Dengan mempertegas politisasi keberagaman, politisasi demokrasi, dan politisasi hak-hak individu masyarakat. Pergerakan-pergerakan ektrim organisasi masyarakat dengan dalih idiologi agama seperti yang terjadi dan dilakukan oleh DI/TII juga HT akan mengacaukan kesatuan berbangsa dan bernegara. Pergerakan organisasi tersebut mencoba merubah tatanan negara dengan politisasi keagamaan.

Sejarah yang kelam yang tercatat sebagai peristiwa G30S/PKI juga mempunyai peran andil terbentukknya perbedaan politik. Tidak dipungkiri, saat ini partai politik mempunyai andil yang besar dalam mensekte-kan masyarakat. Bukan tidak mungkin beberapa oknum partai politik yang duduk di kursi pemerintahan akan membawa idiologi partainya. Pada akhirnya kacaulah sistem negara ini, bagaimana pemerintah tidak sepaham dengan DPR yang notabene berasal dari partai politik yang berbeda. Kebebasan berkehendak menjadi bumerang bagi negara ini, karena kesadaran membangun negara yang hanya mengedepankan kepentingannya sendiri.

G30S/PKI menjadi peristiwa yang terjadi akibat pergejolakan politik. Dahulu tercatat 4 partai politik yang besar, yaitu MASYUMI, PNI, NU dan PKI. Sejarah PKI yang sangat mencekam publik, partai komunis yang mengkiblatkan kepada UNI SOVIET tersebut melakukan pembelotan terhadap negara seperti hal nya pergerakan DI/TII dengan bermuara kepada keislaman. Pemberontakan-permberontakan tersebut tidak lepas dari ketidaksepemahaman antara beberapa pihak. PKI melakukan pembelotan kepada negara dikarenakan idiologinya, berikut juga DI/TII.

Pada akhirnya tahun 1962, dengan resmi DI/TII dibubarkan oleh pemerintah yang notabene pada waktu itu pemerintah didukung oleh PKI dan pemerintah selalu memberikan respon yang baik terhadap usulan dari PKI, yang saat itu mendukung pemerintahan dengan merubah idiologi awal yaitu melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Di sisi lain, tidak dipungkiri pergerakan simpatisan DI/TII dan PKI sampai saat ini masih ada di negara ini. Pergerakan-pergerakan organisasi masyarakat yang mengedepankan idiologinya dengan ektrim akan mencabut idiologi negara.

Pembentukan negara Islam Indonesia, pada nyatanya nanti akan merubah satuan kerepublikan negara menjadi negara yang baru. Seperti halnya yang dilakukan oleh DI/TII pada saat kemerdekaan, pada dasarnya mereka ingin membentuk negara Islam di Indonesia. Merubah satuan negara yang saat itu masih rawan untuk dimasukkan paham-paham tertentu Namun pergerakan DI/TII saat itu dibubarkan oleh pemerintah dengan dukungan dari elemen-elemen masyarakat. Dan PKI pada saat itu memiliki peran andil besar dalam melakukan pembubaran organisasi-organisasi yang mengatasnamakan Islam, seperti halnya partai politik yang saat itu dibubarkan yang mengatasnamakan Islam, seperti MASYUMI yang dianggap membelot dari pemerintah dengan bendera pendukunya.

MASYUMI disinyalir menghimpun kekuatan untuk merubah sistem pemerintahan dan di anggap ikut andil dalam pemberontakan-pemberontakan yang terjadi. Pada akhirnya pemerintah dengan partai komunisnya mencoba mendeklarasikan bahwa negara ini adalah negara NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis). Desakan-desakan PKI kepada pemerintah yang saat itu mengakibatkan organisasi kemasyarakatan atas nama Islam dibubarkan dan segala hal yang diindikasikan akan melakukan pembelotan akan dibubarkan. Akibatnya, partai politik yang semula mendukung pemerintahan pada akhirnya dengan seruan NASAKOM dari Soekarno, partai politik pendukung melakukan pembelotan karena tidak sejalan dengan kesepakatan awal, yaitu partai PNI dan NU.

Di era sekarang pergerakan organisasi masyarakat banyak dilakukan oleh beberapa kalangan. Dengan membentuk himpunan-himpunan masyarakat dan memberikan kajian-kajian keilmuan atas dasar persatuan. Situasi saat ini tidak akan jauh berbeda dengan situasi masa lalu. Dahulu DI/TII dan partai politik serta organisasi yang melakukan pembelotan kepada pemerintah dibubarkan dengan paksa dengan alasan bahwa hal-hal yang dibawa oleh gerakan tersebut akan menghancurkan idiologi negara. Sistem kekhalifahan Islam akan merubah idiologi negara, merubah semua struktur negara dan kebijakan negara.

Sistem tersebut akan menafikkan atas jasa-jasa para pejuang. Terlebih negara saat ini sudah dapat dipengaruhi oleh politik. Bahwa partai politik akan mendapatkan kesempatannya untuk memimpin dan merubah kebijakan. Hal itulah yang membuat banyak pembelotan dan ketidaksepahaman antara individu. Hingganya hak individu aparatur pemerintahan menjadi hak yang harus didahulukan dari pada hak masyarakat.

Hasilnya individu masyarakat akan melakukan pebelotan kepada negara dan membetuk persatuan-persatuan yang mengedepankan kepentingan bersama. Hal tersebut dapat dengan mudah dimasuki oleh paham-paham radikal. Yang mengatasnamakan agama dan membenturkannya dengan idiologi negara. Organisasi masyarakat menjadi titik awal pembelotan ditambah dengan pemahaman agama yang disalahgunakan hingga akhirnya kekacauan akan senantiasa mudah ditemukan dalam negara ini. Hukum Islam yang bersifat akomodatif dan toleransi mengakibatkan Islam dapat diterapkan dimanapun berada. Tidak harus membentuk kesatuan-kesatuan yang akan menimbulkan perpecahan.

Banyaknya ormas yang berkembang mengakibatkan perbedaan pemikiran terhadap situasi-situasi sosial yang terjadi. Dengan idiologi-idiologi yang dipegangnya, mencoba menyalahkan dan mendiskriminasi segala bentuk yang tidak sepaham dengannya. Dibubarkannya organisasi HT di Indonesia mempunyai alasan-alasan tersendiri. Dan beberapa pihak yang mendukung HT juga mempunyai alasan yang menurutnya baik. Namun dibubarkannya atau tidak, simpatisan HT akan selalu ada, seperti halnya DI/TII. Mereka akan membentuk halakoh-halakoh baru yang akan memberikan pemahaman atas idiologinya. Bahkan membubarkan organisasi seperti halnya PKI, DI/TII dan HT hampir tidak mungkin dilakukan secara bersih. Karena paham dari organisasi tersebut akan senantisa tersebar luas dengan bebasnya

Berita Lainnya

Masukkan Komentar

fQJyO

Total Komentar (0)


Halaman :